Dipicu Kenaikan Harga Cabai dan Beras, Inflasi Kota Padang Panjang Agustus 2025 Capai 2,75 Persen
iNews Padangpanjang– Kota Padang Panjang mencatat inflasi tahunan sebesar 2,75 persen pada Agustus 2025, angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan posisi Juni 2025 yang sebesar 1,85 persen. Inflasi bulanan untuk Agustus 2025 juga tercatat sebesar 0,56 persen, dengan kenaikan harga komoditas pangan terutama cabai merah, beras, dan daging ayam ras sebagai penyumbang utama.
Rakornas Inflasi Ungkap Tren Kenaikan
Fakta ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Inflasi dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang digelar pada Selasa (23/9/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai daerah, termasuk Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Padang Panjang, Putra Dewangga, bersama sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang VIP Balai Kota tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi sekaligus mendukung program perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ia mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen (year on year), dengan inflasi bulanan yang justru mengalami deflasi sebesar -0,08 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Padang Panjang lebih tinggi daripada rata-rata nasional.
Baca Juga: Dalam Upaya Mendekatkan Akses Keadilan, Pemkab Pasbar Bentuk 37 Pos Bantuan Hukum di Nagari
“Untuk mendorong percepatan Program Tiga Juta Rumah, Kemendagri bersama Kementerian PUPR serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menerbitkan surat keputusan bersama. Dukungan yang diberikan mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan perizinan pembangunan rumah MBR,” jelas Tito.
Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk segera menetapkan keputusan kepala daerah, mempercepat layanan perizinan, serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Analisis Pemicu Inflasi di Padang Panjang
Sementara itu, Analis Perekonomian Setdako Padang Panjang, Chandra Erfiko, memaparkan perkembangan harga pangan di kota tersebut. Indeks Harga Perdagangan Besar (IPH) pada minggu ketiga September 2025 tercatat sebesar 6,20, lebih tinggi dibandingkan minggu sebelumnya. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh harga cabai merah, beras, dan daging ayam ras.
“Secara umum, dari 63 komoditas yang dipantau, 48 komoditas terpantau stabil, 15 komoditas berfluktuasi. Tujuh komoditas mengalami penurunan harga, sedangkan delapan komoditas lainnya mengalami kenaikan,” ujar Chandra.
Komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain daging ayam broiler, cabai hijau, cabai rawit, cabai merah, susu bubuk, bawang bombai, dan ikan kembung. Sementara penurunan harga terjadi pada gula pasir, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, bawang daun, terong, dan seledri.
“Sejumlah komoditas tetap stabil, seperti beras kualitas satu hingga tiga, tepung terigu, daging sapi, daging ayam kampung, telur ayam kampung, telur itik, kacang-kacangan, serta minyak goreng. Namun, harga cabai merah masih menunjukkan kenaikan signifikan, sementara penurunan paling tajam tercatat pada bawang daun, seledri, dan terong,” jelas Chandra.
Dampak pada Masyarakat dan Langkah Antisipasi
Kenaikan harga bahan pangan pokok, terutama cabai dan beras, tentu berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Fluktuasi harga cabai yang kerap terjadi akibat faktor cuaca dan distribusi menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Untuk mengantisipasi kenaikan inflasi yang lebih lanjut, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian, untuk memastikan stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi. Upaya penguatan pasar tradisional serta pengawasan terhadap praktik penimbunan juga diperlukan untuk mencegah gejolak harga yang tidak wajar.
Selain itu, program bantuan sosial dan intervensi pasar melalui operasi pasar dapat menjadi langkah strategis untuk meredam tekanan inflasi, khususnya pada komoditas yang harganya mudah bergejolak.
