Di Tengah Keterbatasan Anggaran Daerah, Pemko Pariaman...

Dukung Swasembada Pangan, Kota Pariaman Usulkan Pembangunan Infrastruktur Senilai Rp 93 Miliar ke Kementerian PU

iNews Padangpanjang– Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Kota Pariaman di bawah kepemimpinan Wali Kota Yota Balad dan Wakil Wali Kota Mulyadi menunjukkan komitmen kuat untuk terus membangun dan memajukan kota yang baru berumur 23 tahun ini. Kali ini, upaya menggaet dana pusat dilakukan dengan mendatangi langsung Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta.

Prioritas Pembangunan Infrastruktur untuk Swasembada Pangan

Dalam kunjungan kerja pada 23 September 2025, Wali Kota Yota Balad menyampaikan proposal pembangunan infrastruktur yang berfokus pada pendukung swasembada pangan. “Prioritas utama kita adalah membangun infrastruktur yang mendorong swasembada pangan, melalui pembangunan jalan menuju kawasan sentra pangan dengan luas area sawah kita yang mencapai 2.200 hektar,” ujar Yota Balad kepada Tim Media Center Dinas Kominfo Kota Pariaman.

Lebih lanjut, Yota Balad menegaskan bahwa fokus Pemerintah Kota Pariaman adalah pada kelanjutan pembangunan infrastruktur serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Empat Proposal Strategis Senilai Rp 93 Miliar

Pada pertemuan dengan Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar, Pemerintah Kota Pariaman mengajukan empat proposal pembangunan infrastruktur dengan total nilai sekitar Rp 93 miliar:

1. Rehabilitasi Jalan Simpang SDN 08 Toboh Palabah – Simpang Lapangan Futsal Lambang

Nilai: Rp 11 miliar
Tujuan: Mendukung swasembada pangan dengan melayani area irigasi seluas 800 hektar untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

2. Rekonstruksi Jalan Simpang SMA 3 – Simpang Kantor DPRD Kota Pariaman

Nilai: Rp 3,5 miliar
Tujuan: Mendukung swasembada pangan dengan memfasilitasi kebutuhan nelayan dalam meningkatkan produktivitas perikanan.

3. Rekonstruksi Jalan Manggung – Padang Birik-Birik

Nilai: Rp 12,5 miliar
Tujuan: Mendukung kawasan swasembada pangan dalam meningkatkan produktivitas perikanan.

4. Rehabilitasi Jalan Nasional Kurai Taji – Simpang Lapai dan Pembangunan Jembatan Kurai Taji

Nilai: Rp 65 miliar
Keterangan: Jalan nasional yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Usulan Tambahan yang Masih Menunggu Verifikasi

Selain keempat proposal tersebut, Yota Balad juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk Rekonstruksi Jalan Balai Naras – Lakuak Tarok senilai Rp 14 miliar. “Sampai sekarang belum juga diverifikasi dari Bappenas, padahal ruas ini merupakan jalan untuk mendukung swasembada pangan dengan adanya lahan sawah seluas 500 hektar,” tuturnya.

Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Legislatif

Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, serta sejumlah Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota se-Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan kolektif dari perwakilan daerah untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat.

Analisis Strategis: Infrastruktur sebagai Pondasi Ketahanan Pangan

Langkah strategis Pemerintah Kota Pariaman ini patut diapresiasi mengingat:

Konektivitas Sentra Produksi: Pembangunan jalan menuju kawasan sentra pangan akan mempermudah distribusi hasil pertanian dan perikanan.
Pengurangan Biaya Logistik: Infrastruktur yang memadai akan menekan biaya transportasi sehingga meningkatkan daya saing produk lokal.
Pemerataan Pembangunan: Fokus pada kawasan pertanian dan perikanan menunjukkan komitmen pembangunan yang inklusif.
Sinergi Pusat-Daerah: Kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pusat dalam merealisasikan visi pembangunan nasional.

Tantangan dan Harapan Ke Depan

Meskipun memiliki lahan pertanian yang cukup luas (2.200 hektar sawah), Kota Pariaman masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi produktivitas. Pembangunan infrastruktur yang diusulkan diharapkan dapat:

Meningkatkan aksesibilitas menuju lahan pertanian dan perikanan
Memperpendek waktu distribusi hasil panen
Mengurangi kerusakan produk akibat jalan yang tidak memadai
Meningkatkan nilai ekonomi kawasan sentra produksi

Dengan usulan pembangunan infrastruktur senilai Rp 93 miliar ini, Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal yang pada akhirnya akan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.